Oleh: Ali Cinar
Hidayatullah.com | AMERIKA Serikat (AS) melihat ketegangan Idlib sebagai kesempatan untuk hubungan yang lebih baik dengan Turki, namun itu tidak akan menghapus retorika masa lalu.
Saya baru-baru ini menghadiri sebuah acara yang menampilkan Robert O’Brien, Penasihat Keamanan Nasional keempat sejak Presiden Trump menjabat.
Pesan yang O’Brien jelas: dia menyatakan bahwa Turki seharusnya tidak mengharapkan apapun dari AS terkait krisis Idlib dan bahwa AS tidak akan bertindak sebagai kekuatan polisi untuk siapapun. Dalam bahasa Inggris sederhana, dia menjelaskan bahwa Turki dan Rusia harus menemukan solusi diantara mereka sendiri dan tidak melibatkan AS.
O’Brien mengunjungi Turki beberapa kali selama krisis Pendeta Brunson dan mengenal kawasan itu dengna baik. Banyak perwakilan resmi di Gedung Putih, termasuk O’Brien sendiri, berpikir bahwa meningkatnya ketegangan antara Turki dan Rusia terkait Libya dan Suriah adalah kesempatan untuk hubungan AS-Turki yang lebih kuat.
Sementara pemilihan waktu panggilan telepon antara Presiden Erdogan dan Presiden Trump pada akhir minggu sangat penting, hal ini membuktikan pengumuman yang dibuat oleh Presiden Erdogan sekembalinya dari Pakistan bahwa defisit kepercayaan terus terjadi.
Dengan cara yang sama, sikap apatis media Amerika terhadap Idlib tidak akan reda. Media AS juga saat ini menutup mata terhadap upaya-upaya Turki dalam pertempuran di Idlib.
Ketika kita melihat ke dalam Kongres AS, ada pesan-pesan penting dari baik para senator dan anggota Kongres untuk Assad dan Rusia tentang perkembangan terbaru di Idlib.
Senator Lindsay Graham mengatakan, “Saya puas Turki mendorong Assad dan Rusia. Trump harus menempatkan setiap pilihan terhadap mereka di meja (perundingan, red).”
Ketua Komite Urusan Luar Negeri Kongres Engel Eliot, mengatakan, “Saya mengecam serangan terhadap pos pengamatan Turki. Rezim Bashar dan Rusia telah menciptakan bencana di wilayah tersebut.”
Presiden Trump menandatangani Caesar Syria Civil Protection Act (ndang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah), UU yang memberlakukan sanksi terhadap Suriah, sebagai bagian dari Undang-undang Otoritasi Pertahanan Nasional 2020 (NDAA).
Alasan mengapa undang-undang ini disebut Caesar Act adalah karena dinamai untuk mengenang seorang fotografer tua, yang bernama sandi “Caesar”. Sanksi akan dikenakan kepada semua individu dan perusahaan yang mendanai perang itu, termasuk Bank Sentral Suriah, perusahaan minyak, perusahaan konstruksi, dan milisi, melalui UU itu. Dukungan ekonomi dari negara tetangga pada Damaskus juga akan dicegah.
Negara-negara Arab dan Eropa diperingatkan tentang kontribusi pada normalisasi politik Assad dan Damaskus dan proses rekonstruksi. Waktu akan menunjukkan apakah AS akan mempertanyakan teman-teman dekatnya seperti UEA dan hubungan UEA dengan Assad.
Namun, UU ini akan berlaku pada Juni 2020 dan perkembangan di lapangan bergerak lebih cepat dari pada itu. Penundaan ini akan menguntungkan Assad dan Rusia, tetapi tidak diketahui dampak aktual yang mungkin terjadi pada Juni.
Pada Konferensi Keamanan Munich, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dan timnya dari Turki mengambil bagian dalam program itu dan telah melakukan pertemuan dengan Senator-senator AS.
Menteri Cavusoglu menyampaikan pesan yang jelas bahwa Turki ingin para sekutunya untuk menyediakan dukungan yang jelas dan tulus, terutama pada krisis Idlib. Turki dapat memanggil semua sekutunya untuk pertemuan mendesak sesuai dengan Pasal 4 NATO: “Para pihak akan berkonsultasi bersama setiap kali, menurut pendapat salah satu dari mereka, integritas wilayah, kemerdekaan politik atau keamanan salah satu pihak terancam.”
Sama seperti beralihnya fokus ke apakah bisa ada kesepakatan antara Turki dan Rusia, Turki mencari alternatif lain, dan upaya konstannya untuk diplomasi dengan semua orang menunjukkan betapa ia menghargai orang. Kita akan melihat apa yang mungkin terjadi di Idlib lebih jelas dalam beberapa hari mendatang.*
Seorang ahli kebijakan luar negeri yang berbasis di AS. Artikel dimuat di TRTWorld
