Hidayatullah.com—Pemimpin kudeta Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membentuk dewan pemerintah sementara baru dan menunjuk dirinya sendiri sebagai kepalanya, serta mengecualikan anggota-anggota sipil dari dewan sebelumnya.
Burhan diambil sumpahnya hari Kamis (12/11/2021), lansir BBC.
Dia mempertahankan deputinya Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, serta para pemimpin militer senior lainnya di posisi yang mereka pegang sebelum kudeta 25 Oktober.
Dewan pemerintahan transisi yang beranggotakan 14 orang tersebut juga memasukkan orang sipil, tetapi tidak satupun yang berasal dari koalisi politik yang berkuasa sebelum kudeta.
Hamza Balloul, yang didepak dari jabatan menteri informasi, menyebut langkah terbaru itu merupakan perpanjangan dari kudeta dan mengatakan rakyat dapat mengalahkan penguasa militer tersebut dan melanjutkan masa transisi.
Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sudan, Volker Perthes, mengatakan penunjukan para tokoh militer secara sepihak itu sebagai anggota dewan pemerintahan transisi menjadikan Sudan sulit kembali menjadi negara yang diatur berdasarkan konstitusi.
Utusan PBB itu mendesak supaya segera digelar perundingan guna memulihkan keadaan politik dan perekonomian negara.
Dia juga mendesak agar tokoh sipil Abdalla Hamdouk dikembalikan lagi kedudukannya sebagai perdana menteri Sudan.*