Hidayatullah.com–Kelompok-kelompok pegiat hak-hak sipil Israel berencana menggugat sebuah undang-undang baru yang bertujuan melarang aksi boikot produk-produk dari pemukiman Yahudi Tepi Barat.
Larangan terhadap “segala boikot berdasarkan letak geografis” itu diloloskan hari Senin (11/07/2011).
Undang-undang itu dikecam keras sebagai “sangat tidak demokratik” dan disebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.
Berbagai petisi menentang undang-undang itu akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Israel. Satu kelompok menyerukan boikot minyak zaitun dan minuman anggur dari berbagai pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Undang-undang itu membolehkan gugatan perdata terhadap individu atau organisasi di Israel yang secara terbuka menyerukan boikot.
Gugatan boleh diajukan tanpa menunjukkan bukti kerugian finansial.
Gugatan hukum
Baca Juga
Asosiasi Hak-Hak Sipil di Israel mengatakan undang-undang baru itu “tidak konstitusional dan antidemokratik” dan merupakan preseden buruk.
Mereka meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkannya.
Gush Shalom, sebuah organisasi yang berkampanye untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina, juga bersumpah untuk menggugat undang-undang itu secara hukum.
Organisasi itu mengatakan undang-undang bertujuan “membungkam kecaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah secara umum dan kebijakan pemerintah di wilayah pendudukan secara khusus, dan mencegah pembahasan politik secara terbuka, yang merupakan tulang punggung rezim demokratik”.
Masih ada beberapa kelompok lain, termasuk organisasi HAM warga Arab Israel Adalah, juga akan bergabung dalam langkah hukum.
Sedangkan kelompok Peace Now mengambil langkah berbeda, dengan secara terbuka melanggar undang-undang itu.
Peace Now menggunakan poster dan media sosial untuk menyerukan masyarakat Israel memboikot minyak zaitun merek Ahiya dan minuman anggur Psagot, yang diproduksi oleh para pemukim Yahudi.
Di laman Facebook Peace Now, “So Sue Me, I’m Boycotting the Settlements” (Tuntutlah saya, saya memboikot pemukiman Yahudi), sudah memiilki lebih dari 7.000 pendukung.
UU Penggusuran
Sebelumnya diberitakan, parlemen Israel telah berhasil menggolkan sebuah UU kontroversial yang akan menghukum tiap warga atau organisasi di Israel yang memboikot pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Kelompok HAM setempat mengatakan pembahasan UU ini merupakan langkah pembungkaman kebebasan berpendapat dan mempertaruhkan demokrasi di negara itu.
Sejumlah upaya untuk menghambat debat terhadap isu ini di parlemen gagal dan kemudian UU lolos dengan suara voting 47-36.
Dengan lolosnya UU kontroversial ini, maka, “penggusuran” rumah warga dan pembangunan pemukiman Yahudi di Tanah Palestina berarti dianggap sah. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
