Hidayatullah.com– Australia menjegal Rusia dari membangun gedung baru untuk kedutaannya yang terletak tidak jauh dari kompleks parlemen Australia, dengan alasan kekhawatiran akan risiko spionase.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan badan-badan intelijen telah memberikan “saran keamanan yang sangat jelas” perihal langkah tersebut.
Undang-undang yang secara khusus dirancang untuk menghentikan pembangunan gedung tersebut dengan cepat disahkan pada hari Kamis (15/6/2023) setelah upaya hukum untuk memblokir pembangunannya di Canberra gagal, lapor BBC.
Kedutaan Moskow saat ini tidak akan terpengaruh oleh undang-undang baru tersebut, yang mendapat dukungan bipartisan.
Undang-undang baru itu juga mengakui bahwa Rusia dimungkinkan untuk memperoleh kompensasi finansial.
Seorang diplomat Rusia mengatakan kepada AFP bahwa pihak “kedutaan sedang mencari nasihat hukum” menyusul pengumuman tersebut.
Moskow saat ini memegang sewa untuk sebidang tanah, yang diperoleh pada tahun 2008, yang berjarak sekitar 400 meter (0,25 mil) dari Parliament House.
Rusia sudah membuat fondasi untuk gedung kedutaan baru, tetapi konstruksinya berjalan lambat.
Ketika hubungan antara Australia dan Rusia memburuk menyusul invasi ke Ukraina, pemerintah negeri kanguru mencabut izin pembangunan gedung baru tersebut.
Oleh karena upaya untuk membatalkan sewa lahan yang dipakai dimentahkan oleh pengadilan federal bulan lalu, pemerintah Australia bergegas untuk membuat undang-undang baru. Hanya butuh waktu lima menit untuk meloloskannya di House of Representatives.
Mantan diplomat Inggris Alex Bristow yang kini berkiprah di Australian Strategic Policy Institute, mengatakan kepada AFP bahwa Rusia memiliki beberapa “badan intelijen terbesar, paling mampu, paling agresif, dan paling tidak dibatasi” di dunia.
“Mengingat kedekatannya [dengan gedung parlemen], Rusia bisa menjadi membuat pengintai elektronik yang beroperasi di luar batas kedutaannya,” kata Bristow.*
