Hidayatullah.com—Sejumlah anggota parlemen dari Pakatan Harapan (PH) menyerukan perubahan kepemimpinan Malaysia, menyusul kekalahan dalam by-election (pemilihan antarwaktu) di Tanjung Piai dari Barisan Nasional hari Sabtu (16/11/2019).
Dilansir The Star, beberapa politisi Pakatan Harapan secara terbuka menyuarakan pendapat mereka, mengatakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad harus menanggung kekalahan itu dan menyerukannya agar mundur dari kursi kekuasaan.
Anggota parlemen dari Pasir Gudang Datuk Hassan Abdul Karim mengatakan Mahathir seharusnya meniru David Cameron, yang mundur dari jabatan perdana menteri Inggris pada tahun 2016 setelah gagal mencegah negaranya keluar dari persekutuan Uni Eropa.
Menurut Hassan, kekalahan PH di Tanjung Piai akan berdampak di tingkat nasional. Meskipun demikian dia menambahkan, “Kami menghormati Dr. Mahathir. Dia memainkan peran dan ada peralihan ke pemerintahan baru yang lancar dan damai.”
“Saya kira dia (Dr. Mahathir) memahami hasil di Tanjung Piai. Itu seperti Cameron, (yang mengundurkan diri menyusul) Brexit,” kata Hasan ketika ditemui di gedung parlemen hari Senin (18/11/2019).
Mantan ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) wilayah negara bagian Johor itu juga mengatakan bahwa peralihan kekuasaan ke Anwar Ibrahim harus dilakukan seperti yang telah disepakati akan dilakukan dalam dua tahun.
“Saya pribadi berpikir Datuk Seri Anwar Ibrahim tidaklah sempurna, tetapi saya kira dia dapat (menjadi perdana menteri). Dia mengerti multikulturalisme, multirasialisme, dan apa yang dibutuhkan Malaysia,” imbuhnya.
Sementara itu Charles Santiago, wakil rakyat dari wilayah Klang dari partai DAP (salah satu partai anggota koalisi PH), mengatakan bahwa dewan kepemimpinan Pakatan Harapan harus menentukan nasib Mahathir Mohamad.
“Kekalahan di Tanjung Piai bukan sekedar alarm peringatan bagi Pakatan, seperti halnya yang pernah kita katakan sejak kekalahan dalam by-election di Semenyih dan Cameron Highlands,” kata Charles. “Itu menunjukkan Pakatan berada di ICU (intensive care unit) dan keadaan telah berubah,” imbuhnya.
Menurut Charles, sementara banyak seruan agar Dr. Mahathir mengundurkan diri, yang berhak menentukan nasib Mahathir adalah dewan kepresidenan PH.
“Negara ini diperintah secara kolektif oleh kebijakan-kebijakan dewan kepresidenan. Anda tidak dapat menyalahkan Dr. Mahathir saja. Anda (dewan) ikut bertanggung jawab termasuk apabila Dr. Mahathir harus berada di sana (kursi PM),” imbuhnya.
Lebih lanjut politisi DAP itu mengatakan bahwa harus dilakukan perombakan kabinet agar Pakatan Harapan tidak semakin kehilangan popularitas.
Anggota dewan legislatif politisi PKR dari wilayah Kapar, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, mengatakan kepemimpinan Pakatan Harapan saat ini tidak memiliki kebijakan yang solid.
“Saya setuju bahwa dia (Mahathir) harus ikut dipersalahkan. Rakyat memilih kepemimpinan dan pemerintah saat ini tidak memiliki kebijakan untuk masa depan,” kata Abdullah Sani.
Ketika ditanya apakah Mahathir harus didorong untuk mengundurkan diri, politisi yang dikenal bersuara lantang itu menjawab, “Harus, tetapi saya tak tahu.”
Hari Ahad (17/11/2019), politisi PKR anggota parlemen dari Subang, Wong Chen, di laman Facebook mengatakan bahwa kesalahan ada di tangan Mahathir.
Menurut Wong, kekalahan Pakatan Harapan di Tanjung Piai merupakan referendum (suara pendapat rakyat) terhadap kepemimpinan PM Mahathir Mohamad.
“Anda bisa menyalahkan kinerja sebagian menteri, Anda juga dapat menyalahkan pegawai-pegawai negeri sipil yang tidak kooperatif, tetapi seperti di semua organisasi, CEO yang paling bertanggung jawab,” tegasnya. “Jadi, sebagian besar kesalahan harus ditumpahkan ke pangkuan Dr. Mahathir,” imbuhnya.
Wong juga menyinggung soal ketidakpastian waktu pengalihan kekuasaan ke Anwar Ibrahim. “Para investor memiliki uang dan bermaksud untuk berinvestasi, tetapi menahan diri sebab tidak ada kejelasan perihal jadwal suksesi.”
Menurut Wong, PM Mahathir harus tampil dengan strategi permainan baru atau menyaksikan Pakatan Harapan terpuruk dalam kekalahan bertubi-tubi.*
