Hidayatullah.com– Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih mengatakan, pembangunan negara yang terfokus pada lingkungan fisik dan kemajuan material merupakan model pembangunan yang bukan tanpa resiko.
Urbanisasi dan industrialisasi seperti itu, terang Wiwik, sapaannya, melahirkan masalah ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan rasa tidak tenteram.
Berbagai analisis mutakhir atas dampak ideologi developmentalism (perkembangan) Barat itu memperlihatkan suatu kesimpulan bahwa pembangunan yang demikian telah menyeret manusia kepada enam ancaman serius.
Yaitu industri yang tak terkendali, mengeringnya sumber-sumber alam, tekanan per-kapita yang telah melampaui titik kritis atas tanah dan lingkungan, limbah industri dan rumah tangga yang terus bertambah, perlombaan senjata nuklir, kimia, dan biologi, serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk dunia secara tidak terkendali.
Baca: Kemenko PMK-Muhammadiyah Sepakati Kerja Sama Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Dalam model pembangunan seperti itu, jelas Wiwik, manusia lebih diposisikan sebagai alat pembangunan, sehingga menihilkan perlindungan terhadap lima aspek utama kebutuhan dasar manusia, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
“Semestinya, pembangunan sebagai proses perubahan sosial berpusat pada manusia karena manusia menjadi titik awal perubahan dan sekaligus titik akhir atau tujuan yang ingin dicapai,” ujarnya berpendapat dalam Kongres Keluarga Indonesia ke-2 di Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Lebih lanjut, Wiwik menyatakan, pembangunan yang berpusat pada manusia harus menjadikan keluarga sebagai unit alamiah dan fundamental dari masyarakat.
Menurutnya, membangun keluarga berarti membangun investasi besar bagi kemajuan peradaban bangsa. Karena keluarga adalah tempat pertama bagi pembentukan generasi yang akan menjadi penentu utama arah peradaban bangsa.
Jika keluarga harmonis dan kokoh, dikatakan Wiwik, maka bangsa pun akan kokoh dan mampu menghadapi tantangan zaman. Karena keluarga adalah batu pertama bagi peradaban bangsa. Dan ketahanan keluarga harus menjadi perhatian bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.
Baca: Bappenas: Kuatkan Fungsi Agama untuk Pembangunan Nasional dan Manusia
“PKS memandang bahwa keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil yang egaliter adalah basis internalisasi dan ideologi nilai keadilan. Namun, PKS juga menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh setiap keluarga Indonesia demi mencapai ketahanan keluarga yang diharapkan. Akses yang lemah pada sumber-sumber kehidupan menjadikan sebagian keluarga Indonesia menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan,” paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan mengapa pemerintah konsentrasi kepada percepatan pembangunan infrastruktur.
“Ya karena ini dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di jangka menengah maupun jangka panjang,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan Keynote Speech pada acara Sarasehan Kedua 100 Ekonom Indonesia, yang diselenggarakan di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017) rilis Setkab.
Mengenai urgensi pembangunannya, menurut Jokowi, yang pertama kondisi infrastruktur masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Sementara yang kedua berkaitan dengan penguatan daya beli masyarakat.*
Baca: Ketua MPR: Umat Islam Tak Boleh Ditinggalkan dalam Pembangunan Bangsa