Hidayatullah.com– Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno meminta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu dikaji ulang sebab menurutnya ada indikasi tidak fair dalam proses seleksinya.
Sikap tersebut disampaikan bersamaan dengan mundurnya PP Muhammadiyah dari program tersebut. Mundurnya PP Muhammadiyah dari POP kemarin itu belum mendapat respons dari Kemendikbud.
“Kita sudah lapor ke Kemendikbud untuk mundur dan belum ada respons, yang jelas kalau prosesnya seperti ini kita enggak bakal lanjut,” kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Rabu (22/07/2020).
POP ini diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar episode keempat pada 10 Maret 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan yang diharapkan secara efektif meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar murid.
Baca: Alasan Muhammadiyah Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
Meski begitu Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan. Termasuk juga pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah.
“Sekalipun tanpa keikutsertaan kami dalam Program Organisasi Penggerak ini,” terangnya.
Per tahunnya Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar untuk pembiayayaan pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih. Organisasi yang terpilih itu dibagi menjadi 3 kategori Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran maksimal sebesar Rp 20 miliar/tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.*
