Hidayatullah.com — Megawati Soekarnoputri resmi menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pada Rabu (13/10/2021) siang kemarin.
Pemerhati sosial, Abdillah Toha melalui media sosial miliknya, berkomentar bahwa penunjukkan Ketua Umum PDIP itu telah memecah rekor dunia, yang mana ia katakan pertama kalinya ada ketum partai mimpin badan riset.
“Selamat kepada profesor Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Memecahkan rekor dunia, untuk pertama kali ketua partai pimpin badan riset,” cuit Abdillah Toha, dikutip dari akun Twitternya @AT_AbdillahToha, Kamis (14/10/2021).
Toha yang juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN berdoa agar bangsa Indonesia dalam lindungan Tuhan. “Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini,” tulisnya.
Nantinya, Toha berharap badan riset ini, sejak dibawah kendali Megawati, tak dipolitisasi. Dengan mencari dana untuk partai. Terkhusus untuk kepentingan PDIP. “Mudah-mudahan ketua Dewan Pengarah yang baru tidak mengarahkan BRIN untuk inovasi mencari dana sebanyak-banyaknya buat partai,” tulisnya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, pelantikan itu mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021.
Sebelumnya, Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra mengaku merasa khawatir terhadap masa depan BRIN. Dia mengatakan kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan.
Menurut ujar Prof Azra seharusnya Dewan Pengarah BRIN dipimpin peneliti kaliber internasional. Hal itu penting jika BRIN benar-benar didirikan untuk penelitian. “Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset/inovasi unggul,” beber eks Rektor UIN Hidayatullah ini, melalui cuitannya di Twitter, seperti dikutip, Rabu (13/10/2021).
Sebelumnya, politisi PKS yang juga anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto juga buka suara soal penunjukkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Penunjukan itu menurut Mulyanto berpeluang dipolitisasi. “Kondisi ini, menurut saya, membuka lebar peluang politisasi riset,” kata Mulyanto melalui siaran persnya.
Wakil ketua Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa para ahli sudah meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kebijakan menjadikan anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN.
Meski demikian, masukan tersebut tampaknya tak dihiraukan oleh Presiden Jokowi. “Menurut saya, pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” ungkap Mulyanto.*
