Hidayatullah.com–Pemerintah Inggris dikabarkan menolak meminta maaf atas Deklarasi Balfour yang diterbitkan tahun 1917,deklarasi yang disebut-sebut sebagai awal dari terbentuknya negara penjajah Israel.
Sebelumnya, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (22/09/2016), Presiden Otoritas Palestina dukungan AS dan Israel Mahmoud Abbas meminta Inggris meminta maaf, karena rakyat Palestina menderita lantaran militer Yahudi mencaplok sedikit demi sedikit wilayah Palestina. Menurutnya, aksi Zionis itu tak akan jauh bila tidak didukung negara adikuasa.
Namun, Inggris justru berencana mengadakan perayaan bersama dengan pejabat Ziois Israel untuk menandai 100 tahun kelahiran deklarasi tersebut.
Namun seruan permintaan maaf ini kembali diulang kembali Mahmoud Abbas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Yordania pada Maret lalu.
Baca: Gaza Gelar Kampanye Permintaan Maaf Inggris Atas Janji Belfour Jelang 2017
Menurutnya, Inggris tidak harus merayakan ulang tahun ke-100 Deklarasi Balfour, yang jadi pendukung utama lahirnya Tanah Air Yahudi di tanah Palestina. Sebaliknya, Inggris wajib meminta maaf kepada rakyat Palestina.
Baca Juga
Namun, Duta Besar Palestina untuk Inggris, Manuel Hassassian, menyatakan menolak untuk meminta maaf. Penolakan itu disampaikan Inggris melalui sebuah surat yang ditujukan kepada pemerintah Palestina.
“Jawabannya datang dalam sebuah surat tertulis kepada Kementerian Luar Negeri Palestina, yang menyebut seruan permintaan maaf tersebut ditolak,” kata Hassassian.
“Itu berarti Ratu dan pemerintah Inggris tidak akan meminta maaf kepada orang-orang Palestina dan perayaan untuk menandai 100 tahun sejak perjanjian Balfour akan diadakan tepat waktu,” sambungnya, seperti dikutip Reuters, Selasa (25/04/2017).
Sebelumnya, tahun 2013, sebanyak 220 delegasi dari berbagai negara menandatangani memorandum yang menuntut Inggris meminta maaf atas Deklarasi Balfour. Penandatangan petisi itu dilakukan dalam sebuah konferensi yang digelar di Kairo dari 4-6 April 2013, dihadiri para pemuka dari negara-negara Arab dan Muslim. Kampanye itu diluncurkan secara resmi di London pada 19 Januari saat konferensi akademis yang diselenggarakkan oleh Palestinian Return Center.
Baca: Palestina Berencana Tuntut Inggris ke Mahkamah Internasional
Petisi itu antara lain ditandatangani oleh anggota parlemen, para pelajar, akademisi, wartawan, politikus, pemimpin asosiasi, dokter, insinyur serta penulis dari berbagai negara Arab, Islam dan Barat.
Kampanye ini ditujukan untuk mengumpulkan satu juta tanda tangan dalam waktu lima tahun yang akan disampaikan kepada pemerintah Inggris agar meminta maaf kepada rakyat Palestina terkait Deklarasi Balfour.
Bulan ini, sebuah petiisi online, The Balfour Apology Campaign (BAC), muncul untuk mendesak Inggris meminta maaf.
Sejauh ini diketahui sudah 12.000 orang yang menandatangi petisi tersebut. Di Inggris, petisi yang dengan lebih dari 10.000 tanda tangan harus menerima tanggapan resmi dari pemerintah Inggris.
Deklarasi Balfour adalah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Lord Rothschild untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis.
Surat itu menyatakan sikap yang dimufakati oleh Rapat Kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917 bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana zionis untuk membuat ‘tanah air’ bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat zionis tidak melakukan hal-hal yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas-komunitas yang ada di sana.
Deklarasi Balfour adalah deklarasi pembentukan cikal bakal penjajahan Israel di wilayah Palestina tahun 1917. Deklrasi itu menjadi awal pendudukan Israel di wilayah Palestina dengan dukungan Inggris.
Sebelum Deklarasi Balfour, pada tahun 1916, Inggris juga mencapai kesepakatan rahasia dengan Prancis dalam sebuah perjanjian bernama “Sykes-Picot”. Perjanjian “Sykes-Picot” adalah sebuah kesepakatan sepihak yang dilakukan Inggris dan Prancis yang dikemudian hari membagi Negeri Syam menjadi empat negara jajahan: Palestina dan Yordania di bawah Inggris, Suriah dan Libanon di bawah Prancis.
Deklarasi itu membuktikan, Inggris menyetujui berdirinya pemerintahan Yahudi di Palestina dan memberi bantuan dalam pembentukan negara tersebut. Lalu pada 1948, David Ben-Gurion membacakan proklamasi berdirinya negara bangsa Yahudi di Palestina yang diberi nama ‘israel’. Setelah itu, terjadilah “pengusiran” besar-besaran terhadap rakyat palestina dari Tanah Air yang telah menjadi hak mereka selama bertahun-tahun.*
