Hidayatullah.com– Sekretaris Pelaksana Asosiasi Pers Asing di Israel mengecam keras tindakan penjajah yang berencana menutup jaringan TV Aljazeera.
“Merubah undang-undang demi menutup sebuah organisasi media dengan alasan politik merupakan sebuah efek berantai yang akan terus bergulir,” kata Gleny Sugarman dikutip Middle East Monitor (MeMO).
Sebagaimana diketahui, penjajah Israel Zionis Israel berencana mencabut izin siar media TV Aljazeera di Al-Quds dan menarik siaran-siaran stasiun yang berbasis di Qatar itu
Amnesty Internasional menyatakan, keputusan Israel untuk menutup kantor berita Aljazeera, dan melarang wartawan Aljazeera untuk meliput di wilayah Israel dan pendudukan adalah tanda Israel sangat anti terhadap kritik.
“Keputusan Israel untuk menutup operasi Aljazeera di Yerusalem mengirimkan pesan mengerikan bahwa pihak berwenang Israel tidak akan mentolerir cakupan kritis,” kata Wakil Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty, Magdalena Mughrabi.
“Ini adalah serangan yang kurang ajar terhadap kebebasan media di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki,” sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Aljazeera pada Selasa (08/08/2017).
Amnesty mengatakan, Israel bergabung dengan sejumlah negara lain di kawasan ini, termasuk Arab Saudi, yang telah meminta penutupan saluran tersebut setelah terjadi perselisihan antara negara-negara Teluk dan Qatar.
Sebelum ini Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengamat kebebasan media pada Rabu mengkritik empat Negara Arab, yang berusaha menutup televisi Aljazeera akibat perselisihan mereka dengan Qatar.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir mengirimi Doha daftar 13 tuntutan, termasuk menutup televisi Aljazeera, yang didanai pemerintah, dan mengurangi hubungan dengan Iran, kata pejabat salah satu dari empat negara tersebut.
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi David Kaye mengatakan langkah tersebut adalah pukulan terhadap kemajemukan media di Timur Tengah.
“Permintaan itu adalah ancaman besar bagi kebebasan media jika negara, dengan dalih kemelut diplomatik, mengambil tindakan memaksa penutupan Aljazeera,” kata Kaye dalam pernyataan.
“Saya meminta masyarakat dunia mendesak pemerintah itu untuk tidak memaksakan permintaan tersebut pada Qatar, untuk menolak melakukan langkah guna menyensor media di wilayah mereka dan kawasan, dan untuk mendorong dukungan bagi media mandiri di Timur Tengah,” tambahnya.
Keempat Negara Arab tersebut menuduh Aljazeera mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengobarkan kerusuhan di Timur Tengah melalui laporannya – sebuah tuduhan yang dibantah oleh media itu.*