Hidayatullah.com—Ribuan orang Kroasia menyemut di ibukota Zagreb menentang sebuah konvensi Eropa yang dirancang untuk melindungi perempuan, dengan mengatakan bahwa traktat itu justru mengancam nilai-nilai tradisional.
Mereka menyatakan keberatan dengan Konvensi Istanbul dengan alasan kesepakatan tersebut akan melegitimasi perkawinan sesama jenis dan meningkatkan hak orang-orang transgender, lapor BBC Sabtu (25/3/2018).
Konvensi itu belum diratifikasi parlemen Kroasia, tetapi sudah disetujui pemerintah kanan-tengah, sehingga memicu protes dari kalangannya sendiri, dari kelompok-kelompok konservatif serta Gereja Katolik.
Para pembicara dalam unjuk rasa itu menyeru agar PM Andrej Plenkovic mundur karena mendukung konvensi tersebut.
Banyak dari pengunjuk rasa mendukung isi konvensi yang memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap wanita. Namun, menurut mereka definisi gender dalam konvensi itu terlalu longgar, sehingga membuka peluang untuk pengakuan atas orang-orang transseksual atau transgender.
Konvensi itu mendefinisikan gender sebagai “peran, perilaku, aktivitas serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial yang dianggap masyarakat pantas bagi wanita dan pria.”
“Kami menentang ideologi gender,” kata Zeljka Markic, seorang tokoh konservatif kepada Associated Press. “Definisi gender yang dipisahkan dari jenis kelamin tidak disepakati di tingkat Uni Eropa atau ditingkat Dewan Eropa,” ujarnya.
Para peserta unjuk rasa lainnya menganggap konvensi itu bertentangan dengan nilai-nilai Kristen.
“Menurut saya ini merupakan titik balik bagi Kroasia,” kata penyelenggara protes Kristina Pavlovic kepada Reuters, “ketika kita harus memutuskan apakah Kroasia akan memilih melestarikan nilai-nilai keluarga dan tradisional atau mengikuti begitu saja apa yang dipaksakan dari luar, dari Brussels, atau seperti yang kita lihat di Kanada di mana di sana akan ada Orangtua Pertama dan Orangtua Kedua dan bukannya ibu dan ayah.”
Organisasi-organisasi gereja menuntut agar dilakukan referendum guna memutuskan apakah Kroasia akan meratifikasi konvensi itu, meskipun jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang mendukung traktat tersebut.
Negara-negara tetangga seperti Serbia, Bosnia dan Slovenia sudah meratifikasinya, tetapi Bulgaria dan Slovenia menolaknya.*
