Hidayatullah.com—Palestina percaya rencana kehadiran Timnas Israel dalam turnamen Piala Dunia U-20 sesuai dengan aturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Hal ini tidak akan serta merta melunturkan dukungan Indonesia, sebagai tuan rumah, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, demikian disampaikan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun.
“Saya ingin menegaskan bahwa berdasarkan apa yang saya lihat, dengar, dan rasakan, saya meyakini bahwa dukungan Indonesia terhadap isu Palestina tidak pernah berubah,” kata Zuhair dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Zuhai percaya Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia adalah ketentuan FIFA World Cup (FWC), bukan dari Indonesia. ”Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara yang ikut serta tersebut. Indonesia hanya menfasilitasi. Masing-masing ikut serta sebagai bagian dari kompetisi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Menurut Zuhair, keteguhan bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina selalu ditunjukkan dalam berbagai forum regional dan multilateral, di antaranya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dia pun mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang selalu menyuarakan kepentingan rakyat Palestina dalam forum-forum internasional, termasuk baru-baru ini di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan HAM PBB, dan pertemuan para Menlu G20 di India.
“Dan beliau juga secara tegas mengkritisi adanya dualisme dan ambivalensi sikap dari komunitas internasional terhadap isu Palestina,” kata alumni Universitas Rajathan, Jaipur – India di bidang administrasi bisnis ini.
Lebih lanjut, Zuhair menepis isu bahwa keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 merupakan awal dari normalisasi hubungan Indonesia-Israel. Menurut dia, isu yang beredar di media massa itu sengaja diciptakan penjajah untuk memicu kesalahpahaman di antara Palestina dan negara-negara yang mendukungnya.
Menurutnya, penjajah Israel mencoba menunjukkan kepada dunia internasional jika mengikuti event ini (Piala Dunia U-20) bisa menjadi langkah awal normalisasi (hubungan). “Israel selalu mengatakan bahwa ada empat negara siap untuk menormalisasi hubungan, salah satunya Indonesia, isu ini gencar diberitakan di media,” katanya dikutip Elshinta.
“Tetapi kami tidak takut akan isu itu. Kami sangat percaya dengan kebijakan Indonesia (yang konsisten mendukung Palestina),” tutur dia, menambahkan.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 tidak akan menggoyahkan dukungan RI untuk Palestina.
“Posisi Pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak akan pernah berubah dan sangat konsisten. Indonesia termasuk dari sedikit negara yang terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina,” tutur Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah pekan lalu.
Ditolak Ormas Islam
Sebelumnya, rencana kehadiran Timnas Israel ke Indonesia mendapat penolakan dari elemen ormas Islam, salah satunya Majelid Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhamadiyah. MUI menyatakan jika kehadiran timnas Israel cukup sensitif mengingat masih terjadinya penindasan yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina.
“Pemerintah dan para pejabat tinggi termasuk PSSI seharusnya mencontoh Presiden Sukarno yang tegas dan berani menolak kehadiran kontingen Israel di event Asian Games tahun 1962, karena Israel adalah penjajah. Meskipun harus keluar dari IOC, akan tetapi dengan penolakan ini Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional,” kata Ketua bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, Selasa (14/03) lewat keterangan tertulis.
Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir menyebut negara semestinya bersikap konsisten sesuai amanat konstitusi, Pembukaan UUD 1945, yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme.
Dirinya berpendapat bahwa ajang internasional apapun, termasuk gelaran turnamen sepak bola semestinya sejalan antara penyelenggaraannya dan ideologi politik negara tuan rumahnya.
“Baik sepak bola maupun urusan-urusan lain itu harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy negara,” kata Haedar Nashir pada Selasa (14/03/2023), dilansir laman resmi Muhammadiyah.*