Hidayatullah.com–Partai oposisi terbesar di Mesir, Al Ikhwan al Muslimun, bersedia berdialog dengan Wapres Omar Suleiman, terkait dengan tuntutan rakyat agar Presiden Hosni Mubarak lengser. Dialog akan dilakukan Ahad (6/2) ini.
Seorang juru bicara Ikhwan mengatakan, dialog akan berlangsung di gedung kabinet sekitar pukul 11.00 waktu setempat (16.00 WIB), Ahad ini. Materi pembicaraannya adalah mengatur proses lengsernya Mubarak, hak menggelar aksi unjuk rasa di tempat publik yang selama ini dilarang menurut UU Mesir, serta jaminan keamanan bagi demonstran.
Juru bicara itu juga menegaskan, pihaknya berhak menghentikan dialog jika tidak ada titik temu mengenai isu-isu yang akan dibicarakan.
“Kami telah memutuskan untuk mendukung putaran pertemuan untuk mengetahui keseriusan pemerintah dalam menanggapi tuntutan massa,” kata juru bicara Ikhwan kepada Reuters.
Sebelumya, seperti diberitakan TV Negara, Suleiman juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh independen pada Sabtu mengenai isu pilpres yang bebas dan adil tetapi harus tetap sesuai dengan konstitusi.
Baca Juga
Namun kelompok independen yang menamakan diri Dewan Bijak itu menyerukan adanya pemerintahan transisi terlebih dahulu sebelum pilpres digelar. Jika tidak, pilpres berarti dilaksanakan oleh rezim saat ini yang telah tidak dipercaya.
Dewan ini juga menyarankan agar terlebih dahulu dibentuk parlemen baru untuk mengubah konstitusi yang memberi jalan bagi pilpres yang adil dan jujur.
Amerika-Mesir
Sementara itu, dilaporkan, pemerintah Barack Obama sedang berunding dengan para pejabat Mesir mengenai satu usulan bagi pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak , kata surat kabar The New York Times.
Berdasarkan usulan itu, Mubarak akan menyerahkan kekuasaan kepada satu pemerintah peralihan yang dipimpin Wakil Presiden Omar Suleiman dengan dukungan militer Mesir, kata surat kabar itu, mengutip para pejabat pemerintah dan diplomat Arab, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Juga diusulkan pemerintah peralihan agar mengikut sertakan satu kelompok-kelompok oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin, untuk mulai menyusun satu sistem pemilihan negara itu dalam usaha meyelenggarakan pemilu yang bebas dan jujur September, kata surat kabar itu. *
