Hidayatullah.com– Pimpinan Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis, KH Nonop Hanafi, mengungkapkan, sejatinya bangsa Indonesia membutuhkan arahan-arahan ulama supaya tetap berada dalam bingkai yang benar.
Hal itu, terangnya, juga sebagai bentuk peran ulama bagi negara. Bagaimana ulama ditempatkan bukan hanya sebagai objek tapi sebagai subjek, termasuk dalam aspek politik.
“Saat ini memang ulama hanya menjadi objek politik. Diklaim kubu sana-sini yang akhirnya menjadi stempel saja,” ujarnya kepada hidayatullah.com di sela-sela gelaran Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, yang acaranya berlangsung pada Jumat-Ahad (27-29/07/2018).
Karenanya, Kiai Nonop mengatakan, musyawarah ulama nasional memang penting untuk mengajak semuanya mempersatukan pandangan, sehingga umat menjadi tenang kalau para ulamanya bersatu.
“Terutama tahun politik ini, perlu para ulama menyatukan visi dan misinya agar ulama tetap menjadi benteng persatuan umat, yang pada akhirnya negara Indonesia menjadi tetap kondusif, aman, tenteram, dan jauh dari intervensi kekuasaan asing,” jelasnya.
Ia berharap, setidaknya para ulama membuat rekomendasi agar memunculkan aspirasi harapan umat berkaitan dengan figur calon presiden dan wakil presiden.
Namun, Kiai Nonop menekankan, upaya itu tidak hanya momen menjelang Pilpres saja. Akan tetapi misi jangka pendek dan jangka panjang.
“Memberikan arahan konstruktif terhadap peta koalisi itu adalah jangka pendek, tapi jangka panjangnya bagaimana mengantisipasi tata kelola negara yang salah sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi tidak teratur,” papar tokoh penggeras aksi jalan kaki Ciamis-Jakarta pada Aksi Bela Islam III, Desember 2016, di Jakarta tersebut.
Baca: Ijtima Rekomendasikan Prabowo Capres, Salim atau UAS Cawapres
Untuk itu, lanjutnya, bagaimana misi kedepannya Indonesia sebagai negeri umat Islam terbesar di dunia betul-betul menjadi sokoguru dunia.
“Indonesia harus bangkit, dan itu dapat terwujud apabila ulama mampu sebagai subjek dalam peran-peran berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.*
