Hidayatullah.com-Sebanyak 500 keluarga Muslim dengan total 1800 anggota keluarga telah diusir dari rumah-rumah mereka di daerah Chotia, distrik Bishwanath, Assam pada 6 Desember 2019. Rumah mereka telah dihancurkan oleh pemerintah lapor India Tomorrow, belum lama ini.
Semua keluarga ini telah terdaftar di Daftar Warga Negara Nasional (NRC), bukti warga negara India asli di Assam, saat ini tidak memiliki rumah menghadapi musim dingin, tidak pula makanan. Mereka juga tidak memiliki banyak pakaian hangat untuk melindungi diri dari cuaca dingin.
Sebuah tim Jamaat-e-Islami Hind (JIH) dipimpin oleh sekretarisnya Mohammad Ahmed mengunjungi orang-orang yang terdampak ini untuk mempelajari situasi. Mereka menemukan bahwa para keluarga Muslim ini hanya mendapatkan sekali sehari. Menurut kesaksian mereka, rumah mereka dihancurkan karena mereka tidak memilih Padma Hazarika, salah satu anggota dewan legislatif.
Belum ada kelompok sosial, politik atau hak asasi manusia yang mengunjungi mereka sejauh ini, dan mereka belum menerima bantuan apapun. JIH menjadi organisasi pertama yang mendatangi mereka dan memberi bantuan.
Media juga gagal melaporkan situasi ini karena pemblokiran internet di Guwahati dan bagian lain karena agitasi anti-UU Amandemen Kewarganegaraan (CAB) di seluruh negara bagian.
Baca Juga
Para relawan JIH menghibur mereka yang terdampak dan mengatakan kepada mereka untuk tidak kehilangan harapan kepada Allah SWT.
Saat ini, mereka tinggal di kamp-kamp dengan fasilitas minim.
Menurut tim JIH, mereka membutuhkan makanan, pakaian, rehabilitasi di tempat aman dan bantuan hukum.
Mereka juga tidak memiliki pakaian hangat untuk melindungi diri dari cuaca dingin. Team Assam CJP telah berada di garis depan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan selimut dan bantuan lainnya kepada yang tergusur. Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan kegiatan Assam Tim CJP.
Sejauh ini ada sedikit liputan media karena penutupan internet di Guwahati dan bagian-bagian lain negara tersebut karena agitasi anti-CAA di seluruh negara bagian.
Sabrangindia, sebuah media setempat, secara eksklusif membahas kebijakan pertanahan baru pemerintah Assam yang bertujuan untuk “mengusir” tanpa proses hukum ratusan ribu Hindu dan Muslim Bengali.
Diadili di Majelis Assam pada 28 November 2019, diskusi tentang itu ditangguhkan setelah oposisi mengajukan pertanyaan serius tentang langkah diskriminatif.
Meskipun pembicara Majelis Assam, Hitendra Nath Goswami mengeluarkan keputusan di Majelis yang menyatakan bahwa kebijakan pertanahan baru akan dilaksanakan hanya setelah diskusi yang tepat (selama sesi Januari-Februari 2020), pemerintah negara bagian telah memulai kebijakan pengusiran yang kontroversial ini di berbagai bagian. negara dengan sedikit memperhatikan basa-basi hukum. *
