Hidayatullah.com—Parlemen Spanyol telah menyetujui peraturan hukum yang akan memudahkan jalan untuk mendapatkan status warganegara bagi keturunan Yahudi Sefardi, yang melarikan diri dari negeri itu 5 abad lalu.
Undang-undang tersebut akan membolehkan siapa saja yang berhasil melacak garis keturunannya sebagai Yahudi Sefardi, untuk mengajukan paspor Spanyol mulai bulan Oktober mendatang. Artinya, orang tersebut bisa mendapatkan kewarganegaraan Spanyol.
Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk mengoreksi apa yang oleh pemerintah Spanyol sebut sebagai “kesalahan sejarah”.
Puluhan ribu orang Yahudi melarikan diri dari negeri itu pada tahun 1492 selama Inkuisisi Spanyol. Mereka kemudian dikenal sebagai Yahudi Sefardi (Sefardi berarti juga Spanyol, negeri di Semenanjung Iberia). Pada masa inkuisisi, seluruh penduduk yang tinggal di Semenanjung Iberia (sekarang wilayah Spanyol dan Portugal) dipaksa untuk memeluk ajaran Katolik. Apabila menolak, mereka akan dibunuh. Orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya memilih mati atau melarikan diri. Sebutan Yahudi Sefardi (jamak Sefardim) membedakan mereka dengan Yahudi yang tinggal di belahan lain Eropa, yang dikenal sebagai Yahudi Ashkenazi.
“UU ini bercerita banyak tentang siapa kita di masa lampau dan siapa kita sekarang dan apa yang kita inginkan di masa depan – sebuah negeri Spanyol yang terbuka, beragam dan toleran,” kata Menteri Kehakiman Rafael Catala seperti dikutip BBC (12/6/2015).
Berdasarkan UU itu, seorang Yahudi Sefardi yang telah lulus ujian bahasa dan kebudayaan Spanyol bisa memiliki kewarganegaraan ganda.
Pada pembukaan pertama, pemerintah Spanyol memberikan waktu tiga tahun bagi Yahudi Sefardi untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Pemerintah memperkirakan 90.000 orang akan mengajukan kewarganegaraan lewat cara itu.
Namun, para pejabat pemerintah mengatakan tidak ada cara pasti untuk mengetahui berapa banyak keturunan dari masyarakat Yahudi Spanyol yang bisa memenuhi kriteria tersebut.
Laporan media setempat menyebutkan sekitar 3,5 juta orang akan mengambil manfaat dari UU baru itu.
Pengumuman dari Spanyol ini muncul dua bulan setelah Portugal menyetujui peraturan serupa.*