Hidayatullah.com—Para migran bermotif ekonomi yang diselamatkan dari Laut Mediterania saat berusaha menuju Eropa harus dipulangkan kembali ke negara asalnya, demikian kata Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May.
Menawarkan pemindahan ke tempat lain tanpa memperhatikan situasinya hanya akan mendorong lebih banyak lagi orang menempuh perjalanan berbahaya itu, kata wanita pejabat tinggi pemerintah Inggris tersebut seperti dikutip BBC Rabu (13/5/2015).
Itu mengapa Inggris tidak mendukung rencana kuota penempatan para migran yang diajukan Komisi Eropa, imbuhnya.
Hari Rabu kemarin, sebuah kapal perang Inggris menyelamatkan sekitar 450 orang dari Laut Tengah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sudah 60.000 orang yang berusaha menyeberangi Laut Tengah dari Afrika menuju Eropa tahun ini saja.
Lebih dari 1.800 orang tewas dalam upaya itu, atau 20 kali lebih banyak dibanding periode yang sama tahun 2014.
Prancis, Jerman, Italia dan sebagian negara anggota Uni Eropa mendukung proposal penetapan kuota migran yang harus diterima masing-masing negara. Namun, untuk bisa diterapkan maka usulan itu harus didukung oleh mayoritas anggota UE.
Inggris sudah menyatakan secara terbuka menolak proposal itu.
Dalam tulisannya yang dimuat Times, Theresa May menulis, “Situasi saat ini di Mediterania sudah tidak dapat ditoleransi lagi.”
“Gang-gang [penyelundup] mengambil keuntungan dari kesengsaraan temannya semasa manusia, menawarkan mereka janji manis palsu sebelum memuat mereka ke atas kapal-kapal maut lalu mengirim mereka –dalam banyak kasus– menemui ajalnya,” kata May.
“Ini bukanlah masalah baru dan terus meningkat. Masalah ini menuntut perhatian yang sungguh-sungguh dari negara-negara Eropa.”
Dia menambahkan, “Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang justru mendorong lebih banyak orang untuk menempuh perjalanan penuh bahaya itu, atau membuatnya semakin mudah bagi gang-gang yang bertanggungjawab atas penderitaan mereka.”
“Oleh karena itulah Inggris tidak akan berpartisipasi dalam sebuah sistem yang mengharuskan resettlement atau relokasi.”
Menurut May perlu dibedakan antara orang-orang yang melarikan diri dari negaranya untuk menyelamatkan nyawanya dengan para migran bermotif ekonomi yang menyeberang Laut Mediterania dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
“Kita tidak boleh memberikan insentif baru bagi mereka yang berusaha datang [ke Eropa] hanya karena motif ekonomi,” kata May.
Lebih lanjut May mengatakan, seharusnya Uni Eropa membuat sebuah tempat pendaratan atau berlabuh bagi para migran di Afrika Utara, yang didukung dengan program pemulangan kembali mereka ke negara asalnya.
May menegaskan ketidaksetujuannya dengan pendapat pejabat Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini yang mengatakan bahwa “tidak seorang pun migran” yang dicegat di tengah laut harus dipulangkan kembali secara paksa.
Pendekatan semacam itu hanya akan menaikkan faktor penarik bagi orang-orang untuk menyeberang Laut Tengah dan mempertaruhkan nyawanya, kata May.
Dalam program acara Today di BBC Radio 4 May mengatakan bahwa kebanyakan migran yang menyeberangi Laut Tengah bukanlah pengungsi, melainkan migran dari berbagai tempat seperti Nigeria, Eritrea dan Somalia.
Inggris, kata May, telah membantu para pengungsi Suriah dengan mendonasikan 800 juta pound, sehingga menjadikan negaranya sebagai pemberi bantuan bilateral terbesar kedua untuk Suriah.
Sementara itu menurut Sandro Gozi, seorang anggota parlemen Italia yang juga menjabat sebagai wakil menteri untuk urusan Eropa, dalam program acara yang sama mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa perlu berbagi tanggungjawab dalam menangani krisis di Laut Tengah itu.
Meskipun demikian, Gozi menyatakan apresiasinya kepada Inggris atas upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah London terkait masalah di Laut Tengah, dan Inggris menurutnya berhak menentukan sendiri sikapnya apakah ingin berpartisipasi dalam sistem yang dibangun UE atau tidak, dengan menanggung konsekuensinya.*
