Hidayatullah.com–Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan larangan impor atas sejumlah produk makanan dari negara-negara Barat adalah baik untuk perekonomian Rusia dan harus diberlakukan “selama mungkin.”
Mengakui pernyataannya itu kemungkinan “tidak diduga dan diharapkan” oleh sebagian pihak, Putin menjelaskan bahwa embargo tersebut juga demi kepentingan konsumen, sehingga barang berkualitas baik dengan harga murah bisa lebih mudah didapat.
“Kita harus menciptakan kondisi yang layak,” kata Putin, berbicara di sebuah “Forum Aksi” yang digelar oleh Front Seluruh Rakyat Rusia hari Selasa (22/11/2016) seperti dikutip RT.
Hubungan Rusia dengan Barat memburuk menyusul invasi pasukan pemerintah Moskow ke Semenanjung Krimea di wilayah Ukraina, dan blok negara Barat menjatuhkan sanksi atas Rusia.
Pada tahun 2014 Rusia membalas sanksi tersebut dengan menetapkan kebijakan larangan impor sejumlah produk makanan dari negara-negara Barat. Walhasil, produksi pertanian dalam negerinya justru meningkat setelah embargo tersebut diberlakukan.
Pada bulan Juni, Presiden Putin menandatangani dekrit yang memperpanjang sanksi ekonomi atas sejumlah produk negara Barat sampai akhir 2017. Embargo itu meliputi sejumlah produk pertanian, bahan mentah dan makanan dari negara-negara pendukung dijatuhkannya sanksi atas Rusia.
Sebagian pejabat negara Barat menentang pemberian sanksi ekonomi terhadap Rusia, dengan alasan sanksi itu justru merugikan perekonomian negara mereka sendiri.
Di sejumlah negara Eropa, sebagian petani bahkan melakukan demonstrasi menuntut agar larangan penjualan produk pertanian ke Rusia dicabut. Akibatnya, sebagian kalangan pengambil keputusan dan pelaku bisnis mulai mempertanyakan keefektifan sanksi atas Rusia tersebut.
Italia belum lama ini termasuk negara Uni Eropa yang paling gencar menyuarakan agar sanksi atas Rusia dicabut, dengan alasan perekonomian dalam negerinya terganggu gara-gara sanksi itu.
Pekan lalu, anggota parlemen Italia Paola Carinelli mengatakan negaranya “kehilangan hingga 7 miliar euro sejak awal sanksi ekonomi atas Rusia itu dijatuhkan,” sementara ribuan warganya harus kehilangan pekerjaan.*
