Hidayatullah.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan pihak Bank China, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang datang untuk menawarkan pinjaman proyek infrastruktur dengan plafon mencapai satu miliar dolar AS.
Jokowi menerima kedatangan tiga orang delegasi Bank China itu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/08/2018) pagi.
Delegasi yang diterima Presiden yaitu Presiden AIIB Jin Liqun, Chief Officer Chen Huan, dan Senior Executive Officer Oliver Barron.
Sementara Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu merupakan pertemuan kedua, karena sebelumnya pada 12 Maret 2018, Jokowi juga pernah menerima delegasi AIIB, juga di Istana Kepresidenan Bogor.
Baca: Jokowi Harus Luruskan Simpang Siur “Kartu Sakti” Sepulang Dari China
Pada pertemuan bulan Maret itu, Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap melakukan kerja sama dengan AIIB. “Indonesia mendukung dan memberikan perhatian serius untuk bergabung dengan AIIB,” ujar Jokowi dirilis Humas Sekretaris Kabinet.
Berdasarkan catatan AIIB Indonesia, kerja sama antara Indonesia dengan AIIB sudah berlangsung sejak lama. Sejauh ini, sudah ada tiga proyek infrastruktur yang merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan AIIB dengan total lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, menurut Menteri PUPR Basuki, kedatangan AIIB ke Presiden lebih merupakan courtesy call untuk menjelaskan bagian negara anggota AIIB.
“AIIB komitmen promote dalam rangka bukan hanya pertumbuhan ekonomi satu negara tapi juga investasi salah satunya melalui infrastruktur. Dan untuk productive sector, AIIB ini mem-promote pertumbuhan ekonomi melalui investasi di bidang infrastruktur dan produktif lain seperti manufaktur. Jadi, kalau Indonesia punya bahan mentah itu kan langsung diekspor, jadi ini dibantu itu (oleh AIIB) sehingga yang diekspor adalah barang jadi,” ujarnya setelah pertemuan tersebut lansir Antara.
Baca: Usai Dilantik Jokowi akan Kunjungi Partai Komunis China
Kemudian, kata Basuki, ke depan AIIB, menawarkan komitmen senilai satu miliar dolar AS kepada Indonesia sampai akhir tahun ini untuk proyek infrastruktur pariwisata, bandara, hingga pembangkit hidro.
“Komitmen menunggu kita. Sampai 2018 mereka siapkan segitu (satu miliar dolar),” ujarnya.
Untuk kepentingan itu, pihaknya telah mengajukan proposal pendanaan untuk sejumlah proyek. Di antaranya tiga proyek on-going yakni dam operational improvement and safety project (DOISP) II dengan jumlah pinjaman 125 juta dolar, national slump upgrading project dengan nilai pinjaman 216,5 juta dolar AS, dan strategic irrigation modernization and urgent rehabilitation project (SIMURP) dengan jumlah pinjaman 250 juta dolar AS.
Semua proyek on going AIIB di Kementerian PUPR disebutkan Basuki merupakan co-financing dengan Bank Dunia.
Sementara proyek yang masuk diusulkan dalam rolling plan AIIB (proposed projects) yakni long span bridge development for selected area senilai pinjaman 355 juta dolar AS, national road improvementdi Kalimantan Tengah senilai 250 juta dolar AS (dokumen kesiapan sedang disiapkan dengan ESP ADB), the development of regional water supply system di Jatigede senilai 140,62 juta (dokumen sedang dalam proses), dan IKK water supply program and small water treatment plant for water scarcity area dengan nilai pinjaman yang diajukan 50 juta dolar AS.
Baca: PPP Kritik Kebijakan Bebas Visa, Jokowi Bantah Kebanjiran TKA China
Untuk Transportasi Massal
Sebelumnya, Rabu (29/08/2018), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, pinjaman Bank China, AIIB, akan difokuskan untuk membiayai proyek-proyek angkutan umum massal berbasis rel atau kereta dan juga energi terbarukan.
Menurut dia, kota-kota besar memerlukan transportasi massal yang efisien untuk menunjang kegiatan masyarakat dan hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.
“Yang saya sampaikan hanya di kota besar, kota besar yang sedang membutuhkan. Kami punya list-nya, tapi kami mesti bicarakan secara teknis. Namun, yang paling penting kami sampaikan, AIIB untuk konteks pinjaman bersifat government, hanya fokus terhadap yang jadi kebutuhan dan prioritas pemerintah,” ujar Bambang usai bertemu Presiden AIIB Jin Liqun di Kantor Bappenas, Jakarta, kemarin.
Sementara itu, untuk proyek pengembangan infrastruktur energi terbarukan, Bambang menyebutkan pinjaman AIIB tersebut dapat digunakan untuk semua jenis energi terbarukan, namun tetap harus melihat kebutuhan di Tanah Air.
“Semua (energi terbarukan). Namun, tentunya harus dilihat juga yang menjadi prioritas. Prioritas kita memang masih tiga besar yaitu hidro, panas bumi, sama bio energi,” ujarnya.
Kendati demikian, selain kedua proyek tersebut, pemerintah tidak menutup kemungkinan pembiayaan dari AIIB untuk proyek-proyek infrastruktur lainnya misalnya perbaikan jalan atau pembangunan jalan arteri di daerah, pembangunan bandara, pelabuhan, dan juga pembangkit listrik.
Bambang menuturkan, pertemuan dengan Presiden AIIB akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis membahas proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai AIIB. Daftar proyek yang siap ditawarkan ke AIIB ditargetkan selesai akhir tahun ini.
“Kami punya list yang akan dibicarakan dengan mereka, karena mereka harus sepakat dengan jenis proyek apa yang bisa mereka support karena persyaratan dari mereka cuma satu, ya kami menyampaikan proposal dan amdalnya sudah beres dan tidak ada isu mengenai relokasi dari penduduk. Jadi masalah sosial dan lingkungan harus sudah bersih,” ujar Bambang.
Sejauh ini, ada empat proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai oleh Bank China, AIIB.
Pertama, proyek modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian senilai 250 juta dolar AS.
Kedua, proyek perbaikan operasional dan keselamatan bendungan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang tinggal di hilir bendungan serta melindungi infrastruktur lokal senilai 125 juta dolar AS.
Ketiga, proyek pengembangan infrastruktur regional senilai 100 juta dolar AS dan keempat, proyek peningkatan kawasan kumuh 216,5 juta dolar AS.*