Hidayatullah.com—Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi telah memerintahkan Syarif Ismail, menteri perminyakan dari kabinet Ibrahim Mahlab yang mengundurkan diri, untuk membentuk kabinet baru dalam waktu satu pekan, lapor Ahram Online.
Kabinet Ibrahim Mahlab mengajukan pengunduran diri hari Sabtu (12/9/2015), menyusul tekanan publik yang semakin kuat beberapa pekan terakhir.
Syarif Ismail dilahirkan pada Juli 1955, berstatus menikah dengan dua anak. Dia memiliki latar belakang pendidikan insinyur mesin dan menjabat menteri perminyakan sejak Juli 2013.
Ismail lulus dari fakultas tehnik Universitas Ain Syams tahun 1978, dan memulai karirnya di perusahaan minyak multinasional, Mobil.
Tahun 1979 dia pindah ke perusahaan Mesir Engineering for Petroleum and Process Industries (Enppi) sebelum akhirnya duduk di jajaran direksi.
Ismail menjabat wakil menteri perminyakan untuk urusan minyak dan gas dari tahun 2000 sampai 2005.
Dari tahun 2007 hingga 2013 dia duduk di kursi komisaris Ganoub El-Wadi Petroleum Holding Company (GANOPE).
Sejak Juli 2013 dia menjabat kursi menteri perminyakan, di bawah kepemimpinan PM Hazem El-Beblawy dan PM Ibrahim Mahlab.
Di masanya sebagai menteri, pada Juli 2014 pemerintah menaikkan harga bahan bakar hingga 78 persen guna memangkas subsidi sebesar 44 milyar pound, sebagai bagian dari rencana pemerintah mengurangi defisit anggaran.
Pada masanya pula, Agustus 2015 perusahaan migas asal Italia, Eni, menemukan ladang gas alam dengan kandungan hingga 30 trilyun kaki kubik di lepas pantai utara Mesir. Sumber gas alam itu merupakan yang terbesar di Mesir dan kawasan Mediterania yang pernah ditemukan.
Hasil kerja Ismail dipuji oleh mantan menteri perminyakan Usama Kamal.
“Ismail berhasil menangani sejumlah masalah kunci, termasuk membayar hutang pemerintah yang jatuh tempo di sektor perminyakan, memenuhi kebutuhan energi dalam negeri serta berhasil menemukan sumber-sumber (energi) baru,” kata Kamal kepada Ahram Online hari Sabtu, yang menyebut penunjukan Ismail sebagai perdana menteri adalah langkah yang tepat di saat Mesir perlu melakukan reformasi ekonomi.*